Harapan Rusin agar tak ada lagi korban salah tangkap tidak terakomodasi dalam proses revisi UU Polri, setidaknya jika merujuk draf terbaru yang disusun oleh DPR.
Kontras menyebut penggunaan kekuatan dan senjata secara berlebihan masih menjadi sumber masalah yang tak jarang menelan korban jiwa.
Pengungkapan terbaru ini berbeda dengan konferensi pers dua hari lalu. Escalon mengatakan, laporan yang menyebutkan bahwa pelaku menembak seorang petugas keamanan adalah tidak benar.
Sejak kasus ini diumumkan ke publik, masyarakat mulai berasumsi karena dinilai ada beberapa kejanggalan.
Bambang Rukminto menilai langkah penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo dan melakukan penempatan khusus kepada get more info anggota lain yang terlibat sebagai momentum untuk berbenah.
"kemudian ditambah lagi kultur saling menutupi dan seringkali menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi," jelas Bambang.
Anggota Kompolnas itu juga mengatakan semua hal yang dianggap sebagai kejanggalan akan diklarifikasi kepada pihak kepolisian.
"Publik sekarang jadi berani speak up dan orang yang merasakan ketidakadilan seperti kasus klitih dan kasus sebelumnya baru-baru ini, jadi berani untuk ngomong dan akhirnya terbuka, dan akhirnya mulai turun [citra polisi]."
Peristiwa yang terjadi pada eight Oktober silam, membuat kondisi psikologis korban berinisial S tersebut trauma berat.
"Kami yakin para tersangka ini datang ke lokasi ini dan melakukan penembakan sambil berkendara," kata Salazar.
Selain itu, KontraS juga menemukan bahwa oknum kepolisian tak hanya melakukan kekerasan terhadap para terdakwa, tapi juga kerap diduga melakukan kekerasan terhadap salah satu saksi.
Namun, kemudian Ombudsman melakukan pemeriksaan, yang akhirnya menerbitkan laporan bahwa ada rekayasa dan manipulasi dalam kriminalisasi terhadap Novel Baswedan.
Terkait penemuan extrajudicial killing oleh Kontras, Poengky mengatakan perlu memeriksa terlebih dahulu kebenaran datanya. Namun, ia setuju bahwa aturan penggunaan senjata api dan perolehan izin harus diperketat dan proses tersebut harus diulang setiap enam bulan sekali
Dalam perkembangannya, inspektorat khusus (Irsus) yang masuk dalam tim khusus bentukan Kapolri memeriksa 25 anggota polisi dari berbagai kesatuan dan pangkat yang diduga tidak bekerja profesional dalam menangani kasus Yosua.